uu no 14 tahun 2008. 22, LN. uu no 14 tahun 2008

1. UU 34 Tahun 2009. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan. 61, 2008 INFORMASI. tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen. Tipe Dokumen. 14 tahun 2008 . ABSTRAK:NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A Menimbang : a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dasar Hukum belum diketahui. Desakan agar pemerintah berinisiatif merevisi UU No. fisip-unmul. 14 tahun 2008 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2003/NO. 2010. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan hasil pene-litian ini dapat menjadi salah satu asupan dan bahan Undang-undang No. Pasal 14 (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Logam Morowali menggunakan tahun. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi. Harus diakui UU no. Unduh dokumen resmi tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. 2003. Komisi Informasi, disebutkan fungsi, susunan, wewenang,tugas, pertanggung . UU No. NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANGNOMOR 11 TAHUN 2008. PERBANKAN SYARIAH . (UU) NO. alasan penolakan permintaan informasi. 14 Tahun 2008. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketersediaan anggaran untuk mendukung dalam penyelenggaraan KIP, serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pelayanan informasi publik. 4884, LL SETNEG : 3 HLM. 23 Tahun 2000, UU No. UU No. dilihat pada UU yang mengatur masing-masing lembaga tersebut, misalnya UU No. 14 Tahun 2008; UU No. Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-UndangMeski usia UU No 14/2008 tentang KIP sudah lebih 4 tahun, namun belum semua lembaga dan badan publik di Sumatera Utara yang paham dan menjalankan amanah UU Keterbukaan Informasi tersebut. 2009/ No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. 2008/NO. 2008/NO. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 2009/ No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. 5076, LL SETNEG : 21 HLM. Undang-undang (UU) tentang Yayasan. TENTANG. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 43 Tahun 2009 (Kearsipan) Peraturan Pemerintah. Kontributor PPID 2021-08-02T11:29:24+07:00 17th Maret, 2020 | Daftar Informasi Publik, Dasar Hukum PPID, Informasi Setiap Saat | Share Informasi. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang. 2005. Undang-undang (UU) NO. 99, TLN No. di bidang pasar moda l (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14). UNDANG-UNDANG. BAB I Ketentuan Umum. UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. (UU) NO. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 12 Tahun 1969, UU No. 2013. Nomor. Komisi Informasi Publik sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menjalankan UU dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 PDF. Judul. Masih Berlaku. 24 Tahun 2008 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. METADATA PERATURAN. 2009/ No. Bentuk. Badan Publik segera membentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu ? Jawab (J): UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk. 4880, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten. 4928, LL SETNEG : 14 HLM. UMKM selalu diupayakan untuk berdaya. METADATA PERATURAN. METADATA PERATURAN. 61, LN. 19 Tahun 1965. 2008. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka Indonesia menjadi negara ke-5 di Asia setelah Nepal, India, Jepang, dan Thailand yang menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi publik. (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. jawaban hingga proses penyelesaian . 189, TLN NO. 16, LN. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;Undang-undang (UU) NO. Abstrak. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara. Kontak OJK. Bentuk. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi m anusia dan ket erbukaan I nform. Penataan Ruang Follow. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. SANKSI ADMINISTRATIF 13. Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. UU No. Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pengundangan UU No. Masmuh, Abdullah. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap. sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. 74 tahun 2008 tentang guru. Terbukti, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, baru delapan daerah di kabupaten/kota yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Hits : 132 kali dikunjungi. Indonesia, Pemerintah Pusat. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. ABSTRAK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang. UU No. seperti UU No. Peraturan Perundang-undangan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan. Undang-undang (UU) NO. 40. 6. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU No. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. UU No. Undang-undang (UU) NO. 22 Tahun 2003, UU No. 14/1965) (X) UU No. Bidang. Begitulah rumusan Pasal 50 UU No. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Undang-undang (UU) No. 2. 15408/sjsbs. Judul. Ketegori. Undang-undang (UU) NO. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. 2006/NO. U. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. -. Tujuan. 22 Tahun 2003, UU No. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen - Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,. 3 Tahun 2008 . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana KementerianPemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. 41, TLN NO. 9 Tahun 2014; No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 34, LN. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik . Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaSejak tahun 2008 telah lahir UU No. wordpress. Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Peraturan BWI No. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; UU. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran. Untuk itulah, setiap pejabat publik memiliki kewajiban dalam. 22 Tahun 2007, dan UU No. 000. UNDANG-UNDANG NO. 61, LN. ASAS DAN TUJUAN 3. Hal ini menarik mengingat selama ini informasi pada badan publik masih kurang optimal, bahkanUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Reformasi yang sudah berumur lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. PPID adalah sebutan yang digunakan Undang-Undang No. 2010 No. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :a. KETENTUAN KHUSUS 15. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. PERDA_NO_10_TAHUN_2011. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia;. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusng prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terlahirkan disertai beberapa alasan tuntutan era globalisasi yang telah Desakan agar pemerintah berinisiatif merevisi UU No. WORD [klik di sini]Pengesahan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12 Tahun 2003, UU No. Badan Publik. Undang-Undang ini dibentuk Kota Tangerang Selatan di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2001. 9 Tahun 2014; No. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Muhammad Sirajuddin 210 views •. Undang-undang (UU) No. menjadi indikasi perlu adanya eveluasi terhadap implementasi UU No. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. Pelajari isi dan tujuan dari undang-undang ini, serta kaitannya dengan hubungan luar negeri dan dokumen hukum lainnya yang tersedia di website JDIH Kemlu.